Study and teaching on languages and literatures in Indonesia; festschrift in honor of Kosadi Hidayat S., a professor of Universitas Pendidikan Indonesia.

Buku berjudul Franz Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya, berisi tiga belas artikel yang terdiri dari empat artikel mengenai sosok Franz Magnis-Suseno, lima artikel mengenai pemikiran Magnis, dan empat artikel sebagai catatan, ditulis oleh beliau-beliau yang tidak diragukan lagi profesionalisme mereka. Baiklah kini dimulai dengan mengulas dahulu lima pokok pemikiran yang secara singkat dapat disebut secara tematis: 1) tentang Pancasila, 2) tentang Etika Dialog, 3) tentang sosok agama modern, 4) tentang menalar Tuhan dari dunia, 5) tentang pendekatan ilmiah sesuai teori multijagat (...) dan celah kuantum bagi Tuhan. Ternyata urutan pengulasan tidak sesuai dengan urutan dalam buku, agak mengalami perubahan karena pertimbangan tematik yang runtut.... Komaruddin Hidayat menyebut Magnis sebagai pejuang moral dan pembela hak azasi manusia. Bukankah kekuatan agama menjadi sumber moral dan penggerak masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup demi timbulnya kelas menengah yang mandiri? Anjurannya sebaiknya ormas-ormas agama mengambil jarak dari per- mainan politik praktis, dan tidak menjadi bagian birokrasi dan politisi Lele yang sangat menikmati kondisi air keruh yang berlumpur. Kami ingat pepatah memancing di air keruh. Salah satu pemakalah F. Budi Hardiman menyebutkan bahwa Magnis tidak menempuh spiritualitas jalan mistik, meskipun mengawali pengalaman hidup intelektual di Indonesia lewat etika Jawa dan mau tidak mau berurusan dengan wayang, tetapi lebih wayang purwa terkait dengan kejawen atau kebatinan. Pada makalah perihal Etika Dialog pula disebutkan oleh Budi Hardiman bahwa di Indonesia ada jalan lain untuk mengupayakan titik temu agama-agama, yaitu jalan mistik. Memang bila dikembalikan pada bentuk bentuk spiritualitas, spiritualitas mistik yang tidak menjadi pilihan, lebih pada spiritualitas religius, kosmik dan humanistik. Ini merupakan catatan pada ulasan Sudiarja. Kini pemakalah pertama yang disebut terakhir ialah Al. Andang L Binawan yang menarik ulasannya perihal riwayat hidup dan panggilan Magnis, dan penting menyebutkan pada usia 11 tahun sudah berniat menjadi Jesuit, meskipun sempat diuraikan dengan simpatik Magnis kurang suka latihan doa panjang-panjang malah lebih suka latihan musik, dan hobby naik gunung hingga sekarang masih tapi sudah berkurang. Ia juga menguasai dua hal yang perlu baginya ialah Marxisme dan Kromo Inggil. Baginya Tuhan adalah kebenaran, keadilan dan kasih. (Toeti Heraty N. Roosseno, Guru Besar Emeritus Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia). (shrink)

Sumarries of dissertations on philosophy written by doctors of philosophy at Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Peran dunia pendidikan menjadi penting dalam membangun peradaban bangsa yang didasarkan atas jati diri dan karakter bangsa. Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 ini adalah “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia”. Tema ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang telah ditekankan oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantoro. Melalui pembangunan karakter bangsa, diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang unggul. Dalam penelitian ini, mengembangkan 6 (enam) nilai karakteristik yang wajib tertanam pada setiap diri mahasiswa. Karakteristik tersebut ditanamkan (...) melalui proses perkuliahan yang diselenggarakan selama 1 semester pada Mata Kuliah Matematika 1 di Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah Tahun Pelajaran 2011-2012. Pada mata kuliah ini, pendidikan karakter didekati melalui pemecahan masalah, yang merupakan bagian penting yang harus diajarkan kepada peserta didik. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode inkulkasi (penanaman), yang ditempuh dengan memperhatikan perbedaan pada masing-masing peserta didik. Di sinilah penggolongan tipe kepribadian akan bermanfaat untuk menghargai perbedaan, sehingga bermanfaat bagi penunjang keberhasilan pembelajaran. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupannya, dengan didasari oleh nilai yang sekaligus akan dapat mendukung pembangunan karakternya, sehingga pada akhirnya pendidikan karakter dapat tertanam. (shrink)

Buku yang ditulis oleh Dr. A. Setyo-Wibowo (SW) dan Haryanto Cahyadi, M. Hum. (HC), dua-duanya dosen filsafat, yang satu di Jakarta, yang satu di Jayapura, ini betul-betul memperkaya pustaka tentang filsafat dalam bahasa Indonesia. Platon tetap salah satu filosof terbesar, kalau bukan filosof terbesar segala zaman. Dalam buku ini para penulis mengantar pembaca ke jantung filsafat Platon. Mereka melakukannya dengan membawa pembaca ke dalam teks-teks kunci Platon. Yang mereka angkat adalah pemikiran Platon tentang pendidikan. Pendidikan bukan salah (...) satu bidang pemikiran Platon, melainkan intinya. Seluruh filsafat Platon, seperti setiap filsafat sejati, akhirnya hanya punya satu tujuan: ia mau mencerahkan. Ya mencerahkan kita. Menunjukkan ke mana kita harus mengarahkan dan mengembangkan kita agar kita menjadi manusia yang mutu. Buku ini membuat kita betul-betul mengerti Platon, tidak hanya seperti dalam buku-buku “ringkasan sejarah filsafat”, melainkan secara mendalam. Namun buku SW dan HC ini mempunyai nilai lebih. Mereka tidak hanya membawa kita ke Platon, melainkan mengangkat aktualitas pemikirannya. Platon mau mendidik pemimpin negara. Ia tidak berfilsafat dalam udara kosong, melainkan pada zaman di mana demokrasi Athena sudah kacau balau karena disandera oleh elit-elit korup. Dalam situasi ini Platon mengembangkan konsepsinya tentang suatu pendidikan yang bisa melahirkan pemimpin negara yang baik. SW dan HC menunjukkan bahwa pemikiran Platon 2500 tahun lalu sekarang di Indonesia pun masih pantas diperhatikan. Buku ini bukan bacaan gampang. Uraiannya tidak secara esai omongan ringan, melainkan betul-betul ngilmu, memakai metode-metode analisa filosofis, mengutip dari teks-teks Platon sendiri, dengan mengacu pada pustaka para ahli Platon yang state of the art. Bahasa pun tidak menggampangkan. Untuk tetap rapat dengan teks, mereka suka memakai kata-kata kunci dalam bahasa Yunani. Ambil misalnya judul ini: "Paideia Kaum Sofis: Penciutan Aisthesis-Arete dan Dominasi 'Empeiria'". Pembaca mana langsung akan tahu apa kiranya akan dibahas. Pembaca barangkali sering harus mencari dalam daftar istilah (yang, sayang, tidak lengkap) apa arti suatu kata, misalnya logistikon atau Iliados, kemudian lupa lagi, cari lagi dst. Tetapi bagi pembaca yang bertahan ganjarannya besar. Ia akan masuk ke dalam pemikiran Platon yang asli, rinci, sangat menarik...................... Masih satu catatan tentang cita-cita manusia yang kaloskagathos, elok nan baik. Membaca uraian bagus para penulis saya terdorong untuk bertanya apakah bukan sudah waktunya cita-cita Yunani kuno yang dalam etika kontemporer sama sekali hilang itu perlu diangkat kembali. Paham manusia mutu sebagai manusia elok nan baik berhasil melepaskan etika dari moralisme sempit (searah dengan MacIntyre – After Virtue – yang mengangkat kembali paham "keutamaan" Yunani yang kuat dan utuh terhadap paham mandul-moralistik istilah "keutamaan" dalam budaya Barat). Begitu pula etika Jawa memahami kebaikan manusia yang mantap dan utuh dalam keterkaitan antara kebaikan etis dan kebaikan estetik. - Catatan kecil: Dalam indeks seharusnya tidak dimuat nama yang terdapat dalam daftar pustaka. Buku Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi ini bukan hanya pandu kompeten ke jantung filsafat Platon, melainkan memberikan rangsangan-rangsangan baru untuk pemikiran filosofis. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Social interpretation on vernacular architecture in Kudus, Jawa Tengah Province, Indonesia.

Study and teaching of languages in Indonesia.

On the development of competency and professionalism of teachers and education in Indonesia.

On development of teacher profesionalism and education in Indonesia from the perspective of Persatuan Guru Republik Indonesia activist; collected articles.

On philosophy and social aspects of teacher education in Indonesia.

Lima gagasan yang dapat mengubah Indonesia itu tentu Pancasila. Sebagaimana ditulis Jakob Oetama dalam kata pengantar buku Profesor Sastrapratedja, sudah sangat mendesak untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila. Pancasila sudah lama berada dalam bahaya, bukan karena masih ada kekuatan politik yang mempersoalkannya, melainkan karena dukungan terhadap Pancasila cenderung menguapkan maknanya. Di masa Demokrasi Terpimpin Pancasila semakin dikesampingkan oleh semboyan-semboyan lain di mana yang paling tragis adalah NASAKOM. Di masa Orde Baru Pancasila dinyatakan sakti dan sesudahnya jutaan saudara dan saudari sebangsa dibunuh, (...) dikucilkan, dan dihancurkan eksistensinya; Pancasila menjadi payung salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian, melalui manipulasi, seperti dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila di-jawa-kan—dalam pidatonya di Pekanbaru Suharto mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila orang perlu tahu falsafah honocaroko—dan dibonsai menjadi anjuran untuk bersikap baik-baik, bebas bertanggungjawab di bawah naungan pemerintah. Pancasila bonsai itu diindoktrinasikan melalui kursus-kursus BP7 kepada masyarakat. Maka waktu Suharto meninggalkan tahta kekuasaannya, Pancasila seakan sudah masuk kotak, orang sepertinya malu berbicara mengenai Pancasila. Panggung ideologis yang kosong segera mulai diisi oleh ideologi-ideologi picik-agamis-eksklusivis yang betul-betul mau membersihkan Indonesia dari sisa Pancasila. Maka pada 2006 AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Pancasila kembali dijadikan acuan akhir eksplisit segala kebijakan kenegaraan. Karena itu, pemahaman kembali tentang arti Pancasila sangat mendesak. Itulah aktualitas buku Professor Sastrapratedja. Judulnya bukan sekedar kata keren. Sastrapratedja menunjukkan bahwa Pancasila bukan sebuah dokumen sejarah saja—seperti Declaration of Independence Amerika Serikat—atau sebuah pilar di atasnya bangsa Indonesia meneruskan perjalanannya. Sastrapratedja memperlihatkan bahwa Pancasila mempunyai gigi; artinya, Pancasila merupakan petunjuk tajam tentang kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil oleh negara yang mewujudkan bangsa Indonesia. Sastrapratedja menunjukkan dengan rinci bahwa kalau kita mengaku mendasarkan kehidupan bangsa pada lima sila Pancasila maka ada konsekuensinya. Ada kebijakan yang wajib diambil dan ada kebijakan yang wajib ditolak. Kalau negara kita mengikuti petunjuk Pancasila maka negara kita akan berubah. Buku ini terdiri dari dua puluh tiga makalah yang ditulis penulis dalam lima belas tahun terakhir. Bentuk itu menguntungkan karena pembaca tidak perlu membaca 393 halaman teks ini dari permulaan sampai akhir. Daftar isi yang cukup jelas, sebuah indeks nama dan sebuah indeks analitis rinci membantu pembaca untuk menemukan persis apa yang dicarinya. Sastrapratedja tentu tidak hanya membicarakan Pancasila. Di antara sekian masalah yang dibicarakan ada, misalnya, ”etika ilmu pengetahuan“—yang menurut Sastrapratedja memuat lima prinsip: harus menghormati martabat manusia sebagai pribadi, berpegang pada prinsip ”tidak merugikan,” terarah pada kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, pada pengurangan penderitaan, serta pada pemerataan hasil-hasilnya—, ”nasionalisme,“ ”jati diri manusia Indonesia,“ ”globalisasi“ dan tantangannya, pelbagai arti kata ”ideologi,“ ”etika politik,“ arti ”budaya politik,“ ”multikulturalisme,“ ”krisis modernitas“ sampai ”keamanan pangan“ sebagai tantangan etis........ Satu muatan Pancasila yang diangkat oleh Sastrapratedja adalah bahwa ”Pancasila menjadikan kehidupan masyarakat dan negara lebih manusiawi.” Mempancasilakan Indonesia berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi. Hal itu eksplisit dituntut dalam sila kedua, tetapi memancar ke semua sila. Lebih manusiawi berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan “penghalusan perasaan” dan “transformasi keagresifan” manusia Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa memanusiakan manusia dengan mengajak menghormati perbedaan, mengakui identitas semua warga dan komunitas masyarakat, dan dengan menjamin kebebasan beragama dan ”toleransi” terhadap kemajemukan. Menjunjung tinggi Pancasila membawa kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Demokrasi membawa ”komitmen pada kesamaan.” Usaha mewujudkan keadilan sosial berakar dalam solidaritas. Bahwa Pancasila merupakan suatu etika politik, menurut Sastrapratedja, tidak berarti bahwa Pancasila tidak menyangkut sikap etis manusia Indonesia masing-masing. Pancasila dapat menjadi etika politik apabila nilai-nilai Pancasila dihayati oleh masyarakat masing-masing. Sesuai dengan lima silanya karakter manusia Pancasilais ditandai oleh lima kemampuan: kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk membawa diri secara manusiawi dan santun, untuk mencintai tanah airnya, untuk bersikap demokratis, serta bersikap adil dan solider. Pendidikan Pancasila dengan demikian adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sikap-sikap Pancasilais itu. Sesuatu yang masih dapat dimasukkan ke dalam edisi berikut buku ”Lima Gagasan…” adalah tanggapan terhadap pelbagai paham tentang Pancasila yang selama ini muncul di Indonesia. Ada sebuah koreksi kecil. Catatan Delanty, yang dikutip Sastrapratedja, yang mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini dulu menyebarkan gagasannya lewat internet (hlm. 85) tentu keliru. Waktu Khomeini di Paris—dan sampai ia meninggal dunia—belum ada internet. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat, Driyarakra, Jakarta ). (shrink)

Study on prophetic art practice in Islamic education in Indonesia.

On medical ethics curricula according to Islamic aspects in medicine faculty of several Islamic universities in Jakarta, Indonesia.

Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan (...) bukunya. Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

The transformative research lens incorporates ideas such as consciously addressing power differences with strategies that allow for the inclusion of the voices of the full range of stakeholders, including those who are most marginalized. The goal of transformative research is to support the development of culturally responsive interventions that foster increased respect for human rights and achievement of social, economic, and environmental justice. In this article, we use a case study from Universitas Padjadjaran in Indonesia to illustrate the (...) application of a transformative approach to research in a complex setting in which the rights of those living in poverty are not respected and economic development occurs at the expense of environmental degradation. We discuss a transformative framing for research associated with the development of interventions designed to support West Java, Indonesia in moving forward toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), the goals established by the United Nations to address inequities. The road to transformation is not simple or smooth, but the combination of a transformative approach to research with the development of transformative interventions provides a hopeful pathway. (shrink)

Budaya massa, dalam pengertian sederhana adalah “karya kreatif yang dimassalkan, yang diproduksi secara masif, yang ditunjang teknologi dan industri tinggi [...] termasuk model pakaian, fashion, film, televisi, musik pop, lifestyle atau gaya hidup” (hlm. xiii-xiv). Agama, atau lebih tepatnya “tafsir atas agama, atau tafsir atas ajaran agama” (hlm. xiv) dapat menjadi tema karya kreatif itu. Contohnya, terutama, sinetron-sinetron religi bernuansa Islami yang sekarang ini semakin banyak tampil pada layar televisi, tanpa menunggu bulan istimewa Ramadhan. Selain itu, agama juga dapat menjadi (...) sensor untuk menentukan karya kreatif yang pantas dimassalkan lewat media elektronik maupun media cetak. sense yang digunakan oleh para penyensor adalah moral dan ajaran agama, yang dalam keyakinan mereka harus dijaga. Para penyensor ini bukan hanya lembaga sensor, melainkan juga kelompok- kelompok yang menyebut diri pembela agama tertentu. Lembaga sensor menyampaikan larangan; kelompok-kelompok ini menyerukan protes. Mengemban misi menjaga moral dan ajaran agama, para penyensor dan pemrotes lebih sering mengajukan argumen sensor yang tidak masuk akal (doesn’t make sense) alias “ajaib” (hlm. 163) dan konyol. Lebih ajaib dan konyol, mereka, yang mengaku menjunjung agama dan moral, tidak punya sense mengenai ketidakadilan, khususnya yang dialami wanita. Produk budaya massa yang menciptakan image negatif wanita dibiarkan menjejali benak masyarakat. Wanita harus dikendalikan sebab ia binal, nakal—dengan cara diambil hak atas tubuhnya, dibung- kam suaranya, dipermalukan di hadapan publik, dan kalau perlu dira- jam oleh massa, yang adalah laki-laki dan (sama-sama) wanita. Ketidakadilan terhadap wanita, yang dipublikasikan oleh budaya massa dan ajaran agama menjadi sorotan utama Veven Sp. Wardhana di dalam buku ini. Dipublikasikan di sini berarti ditampilkan di ruang publik supaya diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sewajarnya oleh masyarakat. Perempuan: seksualitas, sunat, syahwat; Puanografi: Yang Bukan Perempuan (Tak) Ambil Bagian; Televisi dan Fashionista atawa Perempuan Nista; Perempuan di Layar Televisi: Dari Losmen sampai sinema Relijius; dan Catatan sipil, Media Hiburan, dan Fatwa Haram adalah lima judul yang paling sarat dengan gugatan Wardhana atas perlakuan tidak adil terhadap wanita di negeri ini.................. Pembaca perlu mengingat bahwa buku ini merupakan kumpulan delapan belas tulisan Wardhana dari berbagai waktu dan ruang publi- kasi. Oleh sebab itu, ada beberapa pembahasan dan contoh kasus yang muncul berulang-ulang, antara lain, mengenai sensor film Yang Muda Yang Bercinta (1977) karya Sjuman Djaya dan isu perkawinan Bambang- Halimah. Dengan demikian, kedelapan belas judul pada buku tidak merepresentasikan sebuah rangkaian pemikiran yang sistematik. Na- mun, hal ini tidak mengurangi nilai karya Wardhana, tidak pula menum- pulkan kritiknya terhadap keempat penguasa ruang publik: budaya massa, agama, kapitalisme, dan politik. Akhirnya, menyajikan karyanya kepada masyarakat, Wardhana mengajak setiap warga negara ini untuk bersikap kritis terhadap karya- karya kreatif yang dipublikasikan lewat media cetak dan media elek- tronik. Masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah dan para kreator budaya massa mengubah haluan dari pembodohan ke pencerdasan. Masyarakat sendiri harus mampu menghentikan proses pembodohan dengan menyeleksi bacaan dan tontonan yang mereka sajikan, dan me- milih hanya yang mencerdaskan dirinya. (Yap Fu Lan, Program studi Ilmu Pendidikan Teologi, FKIP, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta). (shrink)

Since introduced in 1961, many researchers have placed on Organizational Commitment as dependent variable, independent variable, or mediator variable. As a result many journals and books of industrial and organizational psychology, occupational psychology, and organizational behavior write about this topic. This article summarizes theories and researchers in Faculty of Psychology Universitas Indonesia on Organizational Commitment as the dependent variable.  .

Sejak 2001 Collége de France, lembaga pendidikan tinggi Prancis paling bergengsi yang berisi para filsuf dan pemikir terkenal dari berbagai bidang, menginisiasi munculnya sebuah fakultas baru. Modern and Contemporary History of the Political adalah nama fakultas baru tersebut. Pierre Rossanvallon, seorang ahli filsafat politik dan penulis buku yang produktif, didaulat sebagai Guru Besar untuk yang pertama kali dan masih menjabat hingga saat ini. Nama fakultas tersebut rupanya sejalan dengan perkembangan termutakhir dalam kajian filsafat politik, yaitu penelaahan kembali asas-asas politik (...) demokratis dalam masyarakat yang heterogen dan plural, bangsa-bangsa yang semakin melintas batas, negara yang tidak lagi digerakkan oleh ideologi-ideologi besar, dunia yang semakin terhubung, serta kecenderungan konflik yang semakin acak menyebar. Perkembangan dalam kajian filsafat politik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebab telah dimulai sejak periode 1980-an oleh beberapa tokoh kunci dalam filsafat politik, seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Claude Lefort, dan Leo Strauss. Pada umumnya, para ahli filsafat politik tersebut menghidupkan kembali pemikiran Carl Schmitt, seorang pakar hukum dan ahli politik di Republik Weimar, Jerman mengenai Das Politische (Yang Politis/The Political) sebagai dasar penggerak politik yang selalu konfrontatif, konfliktual, agonistik, dan senantiasa mengelak dari prosedur-prosedur rasional demokratis. Pierre Rosanvallon berada di dalam satu barisan para pemikir kontemporer tersebut, barisan yang kini dikenal dengan nama para pemikir post-foundational. Sebelum menerbitkan buku Democratic Legitimacy, Rosanvallon telah menerbitkan beberapa karya monumental dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti L’âge de l’autogestion (1976), Le capitalisme utopique (1979), Le nouvel âge des inégalités (1996), dan La contre-democratie (2006). Buku Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity, merupakan kelanjutan dari karya-karya awalnya sekaligus pendalaman dari buku terakhirnya Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (2008)...... Sebagai sebuah karya filsafat politik, Democratic Legitimacy memiliki tujuan praktis yang dirumuskan secara jelas. Maka buku ini juga memuat beberapa kemungkinan solusi dan resolusi atas kontradiksi-kontradiksi internal demokrasi seperti misalnya re-institusionalisasi lembaga-lembaga demokrasi. Untuk Indonesia yang sedang bergumul dengan demokrasi, sistem kepartaian, otonomi daerah, serta munculnya persoalan-persoalan seperti fundamentalisme agama, korupsi, inefisiensi birokrasi, dan sebagainya, buku Democratic Legitimacy merupakan buku yang wajib dibaca oleh para ahli filsafat, para politisi, para penasihat penguasa, dan penyelenggara negara serta pengambil kebijakan. Democratic Legitimacy mampu menjelaskan dengan kalem berbagai persoalan yang acapkali dipeributkan dalam politik nasional/lokal kita, sekaligus memberikan kerangka pemahaman yang solid dan jelas mengenai arah demokrasi untuk 50 tahun ke depan. (Ito Prajna-Nugroho, Alumnus Program Sarjana dan Pascasarjana STF Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Table of Contents Foreword .................................................................................................... ......................................... xiv Preface .................................................................................................... .............................................. xv Acknowledgment .................................................................................................... .......................... xxiii Section 1 On the Cusp: Critical Appraisals of a Growing Dependency on Intelligent Machines Chapter 1 Algorithms versus Hive Minds and the Fate of Democracy ................................................................... 1 Rick Searle, IEET, USA Chapter 2 We Can Make Anything: Should We? .................................................................................................. 15 Chris Bateman, University of Bolton, UK Chapter 3 Grounding Machine Ethics within the Natural System ........................................................................ 30 Jared Gassen, JMG Advising, USA Nak Young Seong, Independent Scholar, South (...) Korea Section 2 From the Outside In: Intelligent Machine Technologies as a Window on Human Morality both as Evolved and as Evident in Internet Discourse, Today Chapter 4 The Emergence of Arti cial Autonomy: A View from the Foothills of a Challenging Climb ............. 51 Fernando da Costa Cardoso, Universidade Nova de Lisboa, Portugal Luís Moniz Pereira, Universidade Nova de Lisboa, Portugal Chapter 5 Semantic Analysis of Bloggers Experiences as a Knowledge Source of Average Human Morality .... 73 Rafal Rzepka, Hokkaido University, Japan Kenji Araki, Hokkaido University, Japan Section 3 From the Inside Out: The Ethics of Human Enhancement from Moral Perception to Competition in the Workplace Chapter 6 Machine Ethics Interfaces: An Ethics of Perception of Nanocognition ............................................... 97 Melanie Swan, Kingston University, UK Chapter 7 Ethical Concerns in Human Enhancement: Advantages in Corporate/Organizational Settings ......... 124 Ben Tran, Alliant International University, USA Section 4 From Far to Near and Near to Far: The Ethics of Distancing Technologies in Education and Warfare Chapter 8 Responsibility and War Machines: Toward a Forward-Looking and Functional Account ................. 152 Jai Galliott, Macquarie University, Australia Chapter 9 Ethical Responsibilities of Preserving Academicians in an Age of Mechanized Learning: Balancing the Demands of Educating at Capacity and Preserving Human Interactivity ................... 166 James E. Willis III, Indiana University, USA Viktoria Alane Strunk, Independent Scholar, USA Section 5 Wrapping Things Up, then Unwrapping Them Again: Integral Visions of Morality in a Technological World, Over Evolutionary Time, with Revolutionary Means, and with Open Questions about the Final Purpose of It All Chapter 10 Bridging Two Realms of Machine Ethics ........................................................................................... 197 Luís Moniz Pereira, Universidade Nova de Lisboa, Portugal Ari Saptawijaya, Universidade Nova de Lisboa, Portugal & Universitas Indonesia, Indonesia Chapter 11 Robots in Warfare and the Occultation of the Existential Nature of Violence ................................... 225 Rick Searle, IEET, USA Chapter 12 Self-Referential Complex Systems and Aristotle’s Four Causes ........................................................ 239 Aleksandar Malecic, University of Nis, Serbia Related References .................................................................................................... ........................ 261 Compilation of References .................................................................................................... ........... 292 About the Contributors .................................................................................................... ................ 325 Index .................................................................................................... ............................................... 329 . (shrink)

Tragedi perang Palestina–Israel tampak sebagai jalan penderitaan dan kekejian yang tanpa ujung dan tanpa solusi. Di tengah kesuraman seperti itu kisah kehidupan yang diceritakan oleh dokter Abuelaish mengharukan dan membawa harapan. Lahir dalam kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza pada 1955, tujuh tahun setelah perang 1948 melahirkan negara Israel di tengah tanah Palestina, Abuelaish mengalami kemelaratan sangat ekstrem bersama ayahnya yang kehilangan tanahnya dan ibunya yang berwatak kuat tetapi juga keras serta delapan saudaranya. Sebelas orang ini hidup bertahun-tahun dalam ruang (...) pengungsian sesak dan pengap. Rumah lebih baik yang mereka temukan kemudian, dihancurkan buldoser Israel. Adiknya, Noor, ditangkap dan hilang. Di tengah keadaan gelap seperti itu, sambil terpaksa sebagai anak untuk bekerja keras ikut mencari nafkah, Abuelaish tetap seorang anak yang mau maju dan haus belajar. Semangat itu akhirnya membuka jalan baginya untuk mengambil kuliah kedokteran di Kairo, Mesir. Dengan pengalaman kerja bertahun-tahun di pelbagai rumah sakit di Gaza dan negara timur tengah lainnya dan belajar di London serta Harvard, juga lewat kerja sama dengan spesialis-spesialis Ginekologi Yahudi di Beersheba dan Tel-Aviv, ia berkembang menjadi seorang ginekolog dan spesialis fertilitas perempuan yang disegani. Namun bukan itu saja yang merupakan keistimewaan kisahnya. Dokter ini meyakini dan menemukan jalan bagaimana di tengah permusuhan antara bangsa Israel dan Palestina karya medis dapat membangun jembatan hidup bersama; juga bagaimana para perempuan yang ia layani sebagai ginekolog, merupakan kekuatan damai tatkala laki-laki suka berperang. Karena itu, ia berjuang bagi perempuan dan pemberdayaan mereka lewat pendidikan, termasuk putri-putrinya sendiri. Ia mau repot membawa pasien-pasiennya yang tak bisa ia tolong di rumah sakit serba terbatas di Jalur Gaza, ke pusat-pusat medis di Israel yang dapat dan mau membantu, kendati segala kesusahan untuk mendapat visa dan segala macam penghinaan yang harus ditelan seorang Palestina di setiap penyeberangan perbatasan.................................... Terima kasih kepada Penerbit Qanita (PT Mizan Pustaka) yang begitu cepat menyediakan kesaksian kemanusiaan, iman, serta moral tinggi ini (aslinya dari tahun 2010) dalam terjemahan Indonesia yang enak dibaca. Semoga menjadi best-reader. Tak dapat tidak, kisah istimewa ini telah dan akan terus menggetarkan hati banyak orang, bahkan dari mereka yang mengambil posisi bertolak belakang dengan Izzeldin Abuelaish dalam konflik Israel-Palestina dan cara untuk menyelesaikannya. (Martin Harun, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Sugirtharajah, seorang pakar biblika kelahiran Sri Lanka, yang mengajar di Universitas Birmingham, U.K., dan dikenal sebagai godfather penelitian pascakolonial dalam bidang Alkitab, menambahkan suatu karya inovatif lagi pada daftar tulisan-tulisannya yang sudah sangat mengesankan. Perhatiannya untuk suara penafsiran pinggiran sudah diketahui dari karyanya yang paling terkenal, Voices from the Margin (1991). Meskipun Alkitab berasal dari Asia, namun kebanyakan peneliti-an tentang Alkitab dan juga tentang pengaruhnya sepanjang sejarah, terfokus pada Eropa dan Amerika, dengan meminggirkan Asia. Itu mendorong S untuk mengadakan (...) penelitian tentang Alkitab di Asia, khusus-nya sejarah penerimaannya. Ia menyadari bahwa dampak Alkitab terhadap kebudayaan Asia minim bila dibandingkan dengan pengaruhnya atas kehidupan dan kebudayaan di Eropa. Itu menjadi sangat tampak dalam uraiannya tentang peran Alkitab dalam sastra Asia (bab 7) di mana kutipan, tokoh, dan cerita Alkitab jarang muncul, dan bila ada, lebih banyak dipakai sebagai kritik terhadap kolonialisme Barat atau institusi kekristenan.... S mengakhiri tulisannya dengan menegaskan bahwa prinsip sola scriptura, Alkitab saja, tak punya pasar di Asia yang cenderung membaca Alkitab bersama dengan yang lain, Bhagavad Gita, Dhammapada, Analecta (mengapa di sini Alquran tak disebut S?). Hermeneutika Asia yang diselidiki oleh S, menolak kecenderungan kolonial yang ada baik dalam Alkitab sendiri dan lebih lagi dalam interpretasi kekristenan Barat: Kebudayaan dan masyarakat Asia tidak bergantung pada nilai-nilai kristiani untuk pemerintahan dan pengembangan yang baik.... Di Asia Alkitab adalah salah satu di antara banyak teks yang berwenang (hlm. 259). Tugas kita, menurut S, adalah membebaskan Asia dari klaim monopolistis kitab suci tertentu. Tugas ini mendesak di saat para fundamentalis dari semua agama memakai kitab sucinya untuk membenarkan kekerasannya terhadap yang lain. S bahkan mempertanyakan monoteisme yang dapat menekan perbedaan dan mengabaikan kemungkinan pusat-pusat yang banyak (p. 260). Ia tidak menganjurkan untuk kembali kepada penyembahan banyak dewa-dewi tetapi men-dorong kajian terhadap spirit politeistis yang mendorong toleransi, kemurahan hati, dan koeksistensi. Pembaca tentu bertanya: di mana sesungguhnya posisi S di medan diskusi pluralisme dan inklusivisme, berkaitan dengan cara dialog antaraagama, dan ditantang untuk memikirkan posisinya sendiri. S mengakui bahwa banyak hal mengenai Alkitab di Asia masih perlu diselidiki. Lima belas abad pra-kolonial dibicarakan dalam dua halaman saja. Alkitab yang oleh gereja Nestorian tanpa kekuatan apa pun disebarkan ke India, Sumatra, dan China cuma dihormati tetapi tinggal tidak diterjemahkan selama belasan abad; kabarnya hanya diketahui melalui liturgi. Ada pula kesan bahwa Asia dalam karya S terutama Asia Selatan dan Asia Timur. Asia Tengah (bekas bagian-bagian USSR) memang dari awal tidak dimasukkan dalam penelitiannya, tetapi juga Asia Barat Daya dan Asia Tenggara yang multi-agama hampir tidak disentuh. S mungkin tidak mengetahui beberapa penelitian tentang penerimaan Alkitab di Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Namun demikian, apa yang disajikan sungguh menarik dan penting, serta membuka mata dan jalan bagi penelitian yang lebih luas. (Martin Harun, Guru Besar Ilmu Teologi Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Dalam pembacaan saya, karya yang sedang saya timang-timang ini tidak berlebihan jika diberi tajuk, “Belajar Mencipta Refleksi Ilmiah Teologis dari Joas Adiprasetya.” Oleh karena itu, pada tempat pertama, kepada Joas Adiprasetya saya menyampaikan proficiat atas dipublikasikannya hasil studi yang memahkotai ikhtiar menimba ilmu di School of Theology, Boston University, Massachusetts (USA), pada 2009 yang lalu. Studi formal Joas Adiprasetya bukan hanya sekedar selesai asal selesai, melainkan dengan kualifikasi maxima cum laude. Hal ini dapat ditilik dan dibuktikan dengan opus magnum yang (...) sedang kita bicarakan hic et nunc. Bagaimana tidak? Karya ini mengangkat ke permukaan dua tema besar, yang kemudian dijadikan fokus kajian dan perhatiannya. Kedua tema itu berkenaan dengan Trinitas dan Teologi Agama-Agama. Di satu pihak, mengulas Trinitas tak ubahnya bagaikan mengawali perjalanan dalam kegelapan dan mengakhirinya dalam kegelapan. Pembicaraan tentang Trinitas mengesankan tidak semakin memperjelas pemahaman pembicara tentang Trinitas, apalagi memperjelas Trinitas pada dirinya sendiri. Trinitas tetap Trinitas. Titik. Ia tetap misteri. Di lain pihak, manusia yang percaya telah (sedang dan akan) mengalami siapakah Trinitas dalam peri hidupnya. Jadi, ada semacam lubang yang memungkinkan manusia dalam keterbatasannya scapato via (lepas, melejit, melarikan diri) mencapai gugus tertinggi dalam puncak-puncak sekelebatan sinar yang barang kali imaginatif. Akan tetapi kedua “kebenaran” itu sah. Artinya, dapat diverifikasikan dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, sangat besar kekeliruan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang membuat kategorisasi baru, yang sangat bertentangan dengan akal sehat dan kebiasaan ilmiah, yakni memasukkan (ilmu) Teologi dalam rumpun ilmu Agama. Namun, apa mau dikata, para pengambil kebijakan di negeri ini akhir-akhir ini seakan tidak pernah belajar dari ilmu, kecuali bagaimana mengakali agar kepentingan kelompok diakomodasi dengan imbalan uang. Justru, studi dan karya Joas Adiprasetya ini, di mata saya, dapat memperlihatkan kekeliruan dan kerancuan berpikir para anggota parlemen sekaligus Kementerian Agama Republik Indonesia. Coba simak saja kajian Joas Adiprasetya dan lihat sendiri bagaimana tema teologis ini tidak bersangkut paut dengan “rumpun ilmu agama,” sebab studi ini bersifat keilmuan, “metapraksis” yang melampaui premis-premis agama sebagai suatu lembaga, yang tentu saja telah dibuktikan di Indonesia dapat dipolitisasi. Dalam studi Joas Adiprasetya ini, tak terbilang jumlah tokoh besar (dalam sejarah doktrin Kristen) yang mengulas, merefleksikan, meneliti, serta menulis dengan ketelitian yang mengagumkan dan ketajaman yang memukau, akan tetapi pada akhirnya sama gelapnya, dan yang lebih menakjubkan adalah jumlah orang percaya dan oleh karena itu mengalami tidak berkurang, bahkan sebaliknya. Itulah sebabnya Anselmus Canterburry menyatakan Credo ut intelligam; artinya, saya percaya supaya dengan itulah saya memahami............ Joas Adiprasetya pun, dalam bidikan saya, menyenggol paradigma teologi tentang agama-agama di bawah istilah eksklusivisme, inklusivisme, and pluralisme. Seiring dengan perkembangan waktu, yang memperlihatkan bahwa teologi pun menganut asas semper reformanda et reformata sicut signum temporis (senantiasa membarui dan diperbarui seturut tanda zaman), maka dipopulerkan era pasca pluralisme. Dengan terminologi pasca pluralisme, sejumlah peristilahan yang pernah dikecam seperti sinkretisme, kafir (baca: bukan kita), murtad, proselitisme, dan lain sebagainya perlu ditinjau kembali. Di sini, Joas Adiprasetya melihat tersedianya lahan untuk berdialog, juga tentang Trinitas. Tentu hal ini merupakan tantangan tersendiri jika “minoritas”—seperti Joas Adiprasetya—menawarkan kepada publik sebuah keterkaitan “niscaya” antara teologi tentang Trinitas dengan teologi tentang agama-agama. Ternyata Joas Adiprasetya yang kreatif berhasil menyingkapkan kata kunci yang dapat berlaku umum, yaitu sosial untuk kemudian masuk dalam the great design, yakni misteri perichoresis. Tidak tanggung-tanggung, Joas Adiprasetya menyihir para pembaca dengan ungkapan magis yang diturunkan dari Leonardo Boff, “The holy Trinity is our social program” (Nicolas Federov dikutip oleh Boff dalam “Trinity” dalam Systematic Theology: Perspectives from Liberation Theology, hlm. 78). Meski demikian, hal itu tidak berarti Saudara Joas Adiprasetya sedang tidak menyimpan bom waktu, sebab relasi sosial yang diterapkan dalam signifikansi perichoresis dapat melahirkan suatu cara pandang yang menyamakan saja antara Sang Alpha dan Omega dengan makhluk ciptaan; dan hal ini salah satu butir notasi tentang Teologi Pembebasan, yang sepenuhnya didukung oleh Leonardo Boff. Sekali lagi, dengan memanfaatkan senjata pamungkas dari para teolog kenamaan tersebut (Raimundo Panikkar, Gavin D’Costa, Mark Heim, yang masing-masing menggunakan person-, nature-, reality-perichoresis), Joas Adiprasetya berhasil mengeksplorasi dan menemukan seberkas cahaya terang, yang ternyata sejalan dengan penemuan Richard Kearney (Allah yang mungkin ada) dan Jürgen Moltmann (Trinitas terbuka). Sampai di sini, Joas Adiprasetya dapat menawarkan temuannya sebagai suatu bentuk teologi Indonesia! Akhirnya, karya ini tidak sesederhana, tidak sesingkat Daftar Isi (hlm. vii), sebab penelusuran Joas Adiprasetya mengalir sampai jauh, sampai saling merasuki pribadi-pribadi tanpa melebur menjadi satu, tanpa menghilangkan identitas, justru karena prinsip perichoretik itu bersatu tanpa saling meniadakan. Karya Ketua Sekolah Tinggi Teologia Jakarta ini merupakan salah satu model unggul berteologi dalam konteks dan ranah multipluralisme, yang diakui dan dipuji di Indonesia, namun tidak banyak dipraktikkan. (A. Eddy Kristiyanto, Program Studi Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

This study aims to find out how high the level and trends of student misconceptions experienced by high school students in Indonesia. The subject of research that is a class XI student of Natural Science (IPA) SMA Negeri 1 Anjatan with the subject matter limit function. Forms of research used in this study is a qualitative research, with a strategy that is descriptive qualitative research. The data analysis focused on the results of the students' answers on the test essay (...) subject matter limit function with the number of students by 16 (sixteen). Data collection techniques used are shaped test methods essay, interview method to students who have misconceptions, and methods of documentation of the test answers. Examination of the validity of the data using a triangulation technique that compares the data written test results with data from interviews. The results of this study can be described as follows; (1) The level of misconceptions experienced by students belonging to the category of low, amounting to 12.18%. However, students who do not understand the concept quite high at 40.38%, and the others are students who understand the concept that is equal to 47.44%. (2) The misconception most experienced students lie in subconcepts explain the meaning of limit function at one point through the calculation of values around that point, that is equal to 20.51%. The tendency misconceptions experienced by students is located on errors and operating concepts that misconceptions students that there should be no limit in the completion of the writing of the emblem and misconceptions about the limit students to conclude if the limit value of 0 is no limit to the value of the function. (shrink)

In this paper I address the naturalistic assumptions in the contemporary philosophical debate about character. I begin with a brief reconstruction of the controversy between dispositionalists and situationists in moral psychology and then turn to Christian Miller’s recent proposal of a Mixed-Traits approach to character in Section I. Section II raises the familiar problem of explanatory circularity in the appeal to character traits and discusses Miller’s proposed solution in terms of grounding character traits in deeper dispositions to form beliefs and (...) desires. Section III introduces the notion of structural naturalism as the threefold underlying assumption in the contemporary debate. Section IV introduces a personalistic perspective on character following Edmund Husserl’s idea of the personalistic attitude. The following three sections (V, VI, and VII) propose alternatives to the threefold assumption of structural naturalism drawing on the work of Edmund Husserl, Edith Stein and Alexander Pfänder. In the conclusion I recapitulate my argument and emphasize how phenomenology could contribute valuable insights for a radical reconfiguration of the debate on character. (shrink)

The COVID-19 vaccine is one way to prevent the spread of COVID-19. Indonesia has produced Indovac, a COVID-19 vaccine made by Biofarma which has the opportunity to be distributed to countries in the Indo-Pacific Region. This article aims to explain the opportunities and challenges of Indonesia's vaccine diplomacy during the COVID-19 pandemic to the Indo-Pacific region through Biofarma. By using a vaccine diplomacy approach and qualitative methods with System Dynamic analysis, this article concludes that (i) The opportunity for (...) Indonesia's vaccine diplomacy to the Indo-Pacific is 44% and (ii) The simulation results for all parameters have the opportunity to increase Indonesia's progress in the Indo-Pacific except for the parameters of cooperation with special actors vaccine. The challenges for Indonesia's Covid-19 vaccine diplomacy to the Indo-Pacific come from the United States, India, Japan, Australia and Singapore. (shrink)

The article described at first conceptual of halal tourism which is based on Islamic Shariah. Second, analyses of halal tourism effectiveness practically. Third, research of Indonesia as biggest Muslim populations in the world provide and serve halal tourism. To research this thing authors used a descriptive analytical research method coupled with literacy techniques. As a summary that halal tourism is growing fast in Indonesia with some special advantages and efforts actually. Evidently, Indonesia has been selected as the (...) best halal tourism in the world by 2019 and the trend of increasing visitors especially from middle east whom mostly Muslim’s travelers to the country. The implications of the research are found relatively new development of halal tourism conceptually and the implications in promoting halal tourism, serving Muslims community to get satisfactions in tourism without deny their belief, halal tourism is a health tourism that provide only foods, beverages and healthy advertisement and also green tourism that secure environment practically. Practical implications there are first, promote halal tourism. Second, serve Muslims community to get satisfactions in tourism without deny their belief and Islamic tennets. Third, halal tourism is a health tourism that provide only foods, beverages and healthy advertisement and green tourism that secure environment. The article is original as a result of a research in international issue that concern of halal tourism which service tourists specially for Muslims, and also offers new platform in tourism business. (shrink)

How democratic is contemporary Indonesia? While analysts differ, Indonesian citizens, when asked in systematic public opinion surveys conducted regularly by the authors since 1999, consistently express strong support for democratic principles and also believe that their country's democratic performance is high. Support for democratic performance is highly correlated with support for government performance, as measured by perceptions of the condition of the national economy and political system. At the same time, higher levels of education and income, in Indonesia (...) as in other countries, have created a considerable number of critical citizens, that is, citizens who value democracy but are critical of its performance. On our evidence for Indonesia, it is members of this group who are the most motivated and best prepared to demand a higher level of democratic performance from their elected officials. (shrink)

This paper considers what is at stake in the idea of universitas – a community of masters and scholars – in the context of the shifting landscape of higher education engendered by the COVID-19 pandemic. Drawing on the philosophy of Gabriel Marcel, we consider what it means to be together in a university community. We draw a distinction between the idea of ‘functioning’ as universitas and ‘being’ universitas, arguing that, that while universities have continued to function effectively (...) through the pandemic, something of what it means to be universitas has been lost. We explore, through Marcel’s concepts of disponibilité and indisponibilité (availability and unavailability), presence and communion, what is at stake in our being with others, and participating in their plenitude. We conclude that being bodily present to each other opens up possibilities for realising something of what it means to be universitas as a community of masters, scholars and students. (shrink)

This Element argues that after twenty years of democratization, Indonesia has performed admirably. This is especially so when the country's accomplishments are placed in comparative perspective. However, as we analytically focus more closely to inspect Indonesia's political regime, political economy, and how identity-based mobilizations have emerged, it is clear that Indonesia still has many challenges to overcome, some so pressing that they could potentially erode or reverse many of the democratic gains the country has achieved since its (...) former authoritarian ruler, Soeharto, was forced to resign in 1998. (shrink)

This paper will examine the various ways in which the regional imaginary has been conceptualized and developed in maritime Southeast Asia, primarily focussing on Indonesia. Utilizing the recent debate on the notion of a this paper examines the role of imperialism and the colonial experience on the development of Indonesian of region and regionalism. This paper is structured into four sections. First of all, it explores the link between postcolonial theory and regionalism studies. Second, it takes into account early (...) ideas of regionalism in the post-independence era. This includes President Sukarno's foreign policy culminating in Indonesia's hosting of the Bandung Conference as well as President Suharto's endorsement of ASEAN. The third and final section examines Indonesia's foreign policy orientation and practices in the post-authoritarian period, particularly under President Susilo Bambang Yudhoyono. With its embrace of democracy in the post-New Order era, the concluding discussion suggests that Indonesia appears to be increasingly prepared to expand its regional engagement concentrically beyond the immediate Southeast Asian region. The question of the role of the US is instrumental in this regard, and can be usefully understood from a postcolonial framework. (shrink)

In almost every aspect of life, human being always tries to seek happiness. At the same time, we tend to avoid situations which may lead to unhappiness. In fact, there are two undeniable phenomena that negate this tendency, namely, first, happiness has become a commodity that is packaged, advertised, and marketed. Second, despair and other forms of crisis often understood as the antithesis of happiness are actually the existential experiences of every human being. This obsession towards happiness has also infiltrated (...) into education system so that education is understood as some kind of means providing solutions in order to overcome these forms of unhappiness and despair. In disagreement with it, based on Søren Kierkegaard's ideas, especially in Kierkegaard’s work entitled The Sickness unto Death, Peter Roberts argues that education should embrace despair because apart from being inevitable, despair does not always need to be understood as a problem that requires a solution. Education should not try to overcome it. On the contrary, education should work with it so that humans as despair beings are enabled to understand, identify, acknowledge, and discuss it. This idea is an invitation for every person to critically reflect on despair and to rethink the role of education in such crisis circumstances. For this reason, a revitalization of the pedagogical paradigm is necessary, for example by applying political pedagogy through critical discourse analysis methods that do not tend to remain muted in the face of existential despair, as well as injustice and any other social problems occurred structurally. Abstrak Hampir dalam setiap lini kehidupan, manusia senantiasa mencari kebahagiaan dan di saat yang sama menghindar dari situasi yang mengarah pada ketidakbahagiaan. Padahal, ada dua fenomena yang tak terbantahkan dan menegasi kecenderungan tersebut, yaitu pertama, kebahagiaan telah menjadi layaknya komoditas yang diperjualbelikan, dikemas, dan diiklankan. Kedua, kenestapaan dan bentuk-bentuk krisis lainnya yang sering kali dipahami sebagai antitesis dari kebahagiaan itu sebenarnya merupakan pengalaman eksistensial setiap manusia. Tendensi yang obsesif terhadap kebahagiaan itu juga telah merasuk ke dalam bidang pendidikan sehingga pendidikan dipahami sebagai sarana yang dapat memberi solusi agar dapat mengatasi bentuk-bentuk ketidakbahagiaan dan kenestapaan itu. Terhadap perkara di atas, dengan mendasarkan diri pada gagasan Søren Kierkegaard terutama yang dituangkan dalam The Sickness unto Death, Peter Roberts berargumentasi bahwa pendidikan justru seharusnya memeluk kenestapaan itu karena selain tak terelakkan, kenestapaan tidak perlu selalu dipahami sebagai masalah yang membutuhkan solusi. Pendidikan seharusnya tidak mencoba menghindari realitas kenestapaan, tetapi menanggapinya sehingga manusia sebagai pengada yang nestapa dimungkinkan untuk memahami, mengidentifikasi, mengakui, dan membahasakan keadaan krisis itu. Gagasan tersebut merupakan undangan bagi setiap manusia, bukan hanya bagi pelaku pendidikan, untuk secara kritis berefleksi mengenai kenestapaan dan untuk berpikir ulang mengenai kodrat serta peran pendidikan di tengah situasi krisis. Untuk itu, suatu revitalisasi terhadap paradigma pedagogis menjadi perlu, misalnya dengan menerapkan pedagogi politis melalui metode analisis wacana kritis yang tidak cenderung bungkam di hadapan kenestapaan yang eksistensial, maupun di hadapan ketidakadilan dan ketidakberesan sosial yang sering kali terjadi secara struktural. (shrink)

Indonesia's Islamic organizations sustain the country's thriving civil society, democracy, and reputation for tolerance amid diversity. Yet scholars poorly understand how these organizations envision the accommodation of religious difference. What does tolerance mean to the world's largest Islamic organizations? What are the implications for democracy in Indonesia and the broader Muslim world? Jeremy Menchik argues that answering these questions requires decoupling tolerance from liberalism and investigating the historical and political conditions that engender democratic values. Drawing on archival documents, (...) ethnographic observation, comparative political theory, and an original survey, Islam and Democracy in Indonesia demonstrates that Indonesia's Muslim leaders favor a democracy in which individual rights and group-differentiated rights converge within a system of legal pluralism, a vision at odds with American-style secular government but common in Africa, Asia and Eastern Europe. (shrink)

Philosophy of knowledge from Islamic perspective in Indonesian Islamic universities; essays.

Plagiarism is viewed as a critical issue that can hinder the development of creativity and innovation in Indonesia. Thus, since the early 2000s the Indonesian government has endeavoured to develop policies to address this issue. In response to national policy, Indonesian educational institutions have made serious institutional efforts to address the plagiarism issue. Research in the Indonesian Higher education context on plagiarism has focussed on reporting prevention and mitigation efforts. However, little has been discussed about the communication of these (...) efforts in policy across the different institutional levels of Indonesian Higher Education. This study aims at exploring the anti-plagiarism efforts by determining the main features (or discourses) reflected in plagiarism policy in Indonesian HE from national to institutional level. Two web-based resources namely the official website of The General Directorate of Research, Technology and Higher Education (retrieved 2015), and the website of Bandung Institute of Technology (retrieved 2015) were used to ascertain the most appropriate policies to include in the study. Critical Discourse Analysis (CDA) was used to reach explanatory understanding of how the policies (discursive events) demonstrate through their linguistic repetitions and other forms intertextuality, their relative positions within the Indonesian Higher Education institutional hierarchy and consequently provide some insight into the social practices and understandings of plagiarism underlying the creation of the documents. This study revealed that perhaps because of the rigid boundaries and hierarchies represented between the documents, the university policy does not show much transformation from the documents at a Ministry level, hence the definition of plagiarism remains broad and the levels of plagiarism and sanctions for plagiarism remain undefined. This can potentially lead to inconsistencies in developing effective practices preventing plagiarism. (shrink)